Training of Trainers Pengisian LHKPN Perguruan Tinggi

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penyelenggara Negara tentang pentingnya pelaporan Laporan Harta Kekayaan Negara, Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti bekerja sama dengan KPK menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers Pengisian LHKPN. Delegasi dari Politeknik Negeri Madiun yang hadir dalam acara tersebut adalah adalah Ketua SPI dan Kepala Bagian Umum dan Akademik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 20-21 April 2016 di Hotel Kartika Candra.

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sejak tahun 1999. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan penanganan LHKPN dilakukan oleh KPK yaitu dengan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta harta yang dimiliki oleh isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan), yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

Tujuannya adalah:

• Penanaman sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab;
• Pembangkitan rasa takut untuk berbuat korupsi;
• Pendeteksian konflik kepentingan antara tugas-tugas publik dan kepentingan pribadi;
• Penyediaan sarana kontrol masyarakat;
• Penguji Integritas para Calon Penyelenggara Negara maupun Penyelenggara Negara.