Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Internal dalam Audit BMN

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara (BMN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti  mengadakan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparat Pegawasan Internal Dalam Melakukan Audit Barang Milik Negara  (BMN) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Acara berlangsung di Bogor pada hari Kamis – Sabtu, 23-25 Maret 2017 ini dihadiri oleh 64 orang dari 68 peserta yang lolos seleksi. Peserta terdiri dari anggota SPI, perwakilan auditor dan pegawai di Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. Dari SPI Politeknik Negeri Madiun kegiatan ini di wakili oleh Ketua SPI PNM.

IMG_0006

Tujuan diselenggarakannya peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal Dalam Melakukan Audit Barang Milik Negara ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengelola BMN  dalam melakukan penataan maupun penyajian laporan BMN dan menyosialisasikan regulasi peraturan mengenai pengelola BMN.

Acara secara resmi di buka oleh Inspektur Jenderal Kemenristekdikti Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH,.M.Hum. sekaligus memberikan arahannya. Dalam arahanya beliau  menekankan beberapa point penting mengenai pengelolaan BMN.

BMN adalah komponen penting dalam goverment dan dari 152 satker dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selalu adalah masalah di BMN diantaranya :

  1. Permasalahan di Bidang perencanaan BMN;
  2. Permasalahan di bidang Pemanfaatan BMN;
  3. Permasalahan di bidang Pemindahan BMN dan;
  4. Penilian BMN.

Penilian BMN menjadi penting, dan sering-sering menjadi masalah dalam pengelolaan antara lain :

  1. Barang ada tapi bukti tidak ada
  2. Barang/aset hilang tapi belum dilaporkan
  3. Ada bukti dan ada barang namun volume tidak cocok dengan barang yang ada
  4. Aset ada bukti dan ada barang tapi dalam proses sengketa, hal ini dikarena pengendalian aset belum efektif (misal rumah dinas di kampus dan ditempati oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kampus, sehingga proses pemindahan juga tidak mudah).

Laporan BMN merupakan tolok ukur untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Inspektorat Jenderal mempunyai tugas pembinaan terhadap seluruh satker yang ada di lingkungan Kemenristekdikti dalam hal pengelolaan barang milik negara dan penyajian laporan BMN bagi pengelola BMN sehingga pengelolaan dan penyajian laporan BMN dapat terukur, akuntabel, dan tepat waktu.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan narasumber dari BPKP dan biro Umum dan Keuangan Kemenristekdikti terkait pengelolaan BMN. para peserta akan diberikan penjelasan mengenai Audit Perencanaan BMN, Audit atas Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Penggunaan BMN, Audit Atas Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN dan Penilaian Kewajaran dan Keandalan Penatausahaan Akuntasi BMN. (RNT/Itjen)