Diklat Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal dalam Melakukan Audit Barang dan Jasa

SPI PNM yang diwakili oleh Ketua SPI PNM terpilih untuk mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal dalam Melakukan Audit Barang dan Jasa yang di laksanakan di Hotel Lor In – Sentul dari tanggal 2 s/d 4 Juni 2016. Acara kali ini diikuti oleh 82 peserta terdiri dari 67 dari SPI PTN dan 15 dari peserta intern Itjen. Ada yang berbeda dalam penyelenggaraan diklat kali ini, dimana acara diklat diawali dengan acara Tarhib Ramadhan (Munggahan) bersama seluruh pegawai Inspektorat Jenderal dan seluruh peserta diklat PBJ dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadahn 1437 H. Acara secara resmi di buka oleh Inspektur Jenderal Kemenristekdikti (Prof. Jamal Wiwoho, SH. M.Hum) sekaligus memberikan paparan terkait Etika dan Problematika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Disamping itu penyaji materi dalam diklat kali ini adalah Widyaiswara dari BPKP.

 

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam PBJ. Di samping itu, terkandung filosofi PBJ yakni upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

 

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Karena pemerintah selaku pengguna barang/jasa membutuhkan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika yang berlaku, serta berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang berlaku.

 

Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa

Prinsip artinya adalah aturan, ketentuan/hukum, standar. Dasar artinya adalah kunci, utama/pokok, vital. Dengan pengertian lain prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.

Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan/peraturan/standar yang pokok/utama/kunci/elementer yang harus/wajib dilaksanakan dalam pengadaan. Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan adalah wajib hukumnya.

Gunanya memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah mendorong praktek PBJ yang baik, menekan kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, dan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :

 

EFISIEN

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat diperttanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa efisien adalah:

  1. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
  2. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
  3. Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
  4. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik;
  5. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.

 

EFEKTIF

Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa: 1). Kualitas terbaik; 2). Penyerahan tepat waktu; 3). Kuantiutas terpenuhi; 4).  Mampun bersinergi dengan barang/jasa lainnya; 5). Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

 

 TERBUKA DAN BERSAING

Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.

Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

  1. PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
  2. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
  3. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
  4. Pengelola PBJ harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
  5. Dihindarkan terjadinya conflict of interest;
  6. Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

 

TRANSPARAN

Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya PBJ transparan adalah:

  1. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
  2. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
  3. seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan;

 

 ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF

Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah 1) memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak, 2) menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola PBJ, 3) pejabat pengelola PBJ dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan, 4) informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, 5) Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui system manajemen internal (ada control dan supervise), dan 6) adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.

 

 AKUNTABEL

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan PBJ kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga PBJ akuntabel adalah 1) adanya arsip dan pencatatan yang lengkap, 2) adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan, dan 3) adanya mekanisme untuk mengevaluasi,mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan peserta diklat PBJ dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh sewaktu mengikuti pelatihan di tempat tugas mereka masing-masing. Acara secara resmi tutup oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Peloporan dan Kepala Bagian Keungan dan SIP. (Adopted from Ranto/Itjen at http://itjen.ristekdikti.go.id/index.php/2016/06/06/urgensi-kebijakan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/)